IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PENGGUNA BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH TAHUN 2017

Rujukan yang diberikan oleh pihak puskesmas terhadap pasien BPJS langsung di
bawa ke RSUZA, bukan ke rumah sakit diwilayah pasien berobat sehingga tidak
sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh BPJS. jumlah
kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada unit rawat jalan poli klinik adalah tahun
2015 sebesar 12.838 (34%) dan tahun 2016 sebesar 16.837 (45%). Sedangkan untuk
jumlah kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada instalasi rawat inap adalah tahun
2015 sebesar 4.174 (36%) dan tahun 2016 sebesar 5.555 (44%). Selain itu standar
operasional prosedur (SOP) terhadap pasien yang akan berobat ke RSUZA masih
belum diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta kurangnya
koordinasi pihak BPJS kesehatan dengan pihak rumah sakit. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui implementasi kebijakan badan penyelenggaraan jaminan sosial
terhadap pengguna BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh tahun 2017. Penelitian ini bersifat kualitatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah petugas BPJS di RSUZA periode sebanyak 2 orang dan masyarakat 2 orang,
dengan jumlah sampel sebanyak 4 orang. Tehnik pengumpulan sampel adalah secara
total populasi. Penelitian telah dilakukan pada 16 s/d 18 Agustus 2017. Analisa data
dengan menggunakan Content Analysis menggunakan wawancara. Hasil penelitian
didapat bahwa ada disposisi atau karakteristik yang dimiliki oleh pihak pelaksana
program dan pihak pemberi pelayanan sudah baik. Mengingat pelaksanaan program
BPJS Kesehatan di Provinsi Aceh pihak terkait cukup konsisten sehingga
keberlangsungan kebijakan/program yang ada telah berjalan cukup efektif dan
efisien. Disarankan kepada pihak BPJS agar melakukan penguatan fasilitas yang
memadai bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan serta
peningkatan komitmen kerja sama yang telah disepakati oleh pihak rumah sakit, agar
tidak terjadinya kesalahpahaman dalam pemberian pelayanan khususnya kepada
masyarakat.